Politisi PDIP Yakini Jokowi Bakal Tunjuk Sosok PJ Gubernur DKI Jakarta yang lebih Baik dari Anies

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akan menunjuk sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang lebih baik dari Anies Baswedan.

Hal tersebut disampaikan Gembong untuk menyikapi rencana pemerintah pusat yang akan menugaskan pegawai negeri sipil (PNS) eselon I sebagai Pj Gubernur menggantikan Anies Baswedan mulai 16 Oktober 2022 sampai Pilkada 2024 nanti.

“Aku yakin pak Jokowi juga punya kepentingan bagaimana Jakarta menjadi lebih baik,” ujar Gembong pada Jumat (21/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Gembong juga menghormati keputusan Jokowi yang tidak akan menugaskan jenderal aktif dari TNI dan Polri sebagai Pj Gubernur.

Kata dia, hal itu merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia, sehingga Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tidak akan mengintervensi keputusan tersebut.

“Kalau kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada pak Presiden bersama Kemendagri. Masak, fraksi mendikte Presiden kan nggak boleh,” kata Gembong.

Baca juga: Dinyinyiri Giring hingga Disebut Pembohong, Anies Kirim Pesan Mendalam: Jangan Fiksi Apalagi Fitnah

Baca juga: Giring Sindir Buruknya Perencanaan Formula E hingga Terperosok Lumpur, Anies Balas Nyinyir

“Tetapi kalau kita bicara kepentingan Jakarta tentunya boleh dong kami berharap siapa pun yang ditunjuk Presiden sebagai Pj DKI Jakarta, harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antara pusat dan daerah,” tambah Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Menurut dia, Pj Gubernur harus mampu menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pusat maupun stakeholder lain yang ada di Jakarta. Pasalnya, jabatan dia di Provinsi Jakarta merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.

“Kemudian tentunya sosok (Pj) mnyang memahami persoalan Jakarta. Harapan saya dan harapan kita warga DKI tentunya yang bekerja untuk mengentaskan persoalan Jakarta yang belum tertangani,” imbuhnya.

Gembong menambahkan, sosok Sekda Jakarta Marullah Matali sebetulnya juga berpeluang menempati posisi tersebut.

Sebab eselon Marullah paling tinggi di antara PNS di Pemprov DKI Jakarta, yakni eselon I dan selevel dengan jabatan Dirjen, Sekjen maupun Irjen di lembaga vertikal.

“Ketika berbicara yang memenuhi syarat sebagai Pj itu bukan hanya yang eselon satu dari kementerian saja, tapi Sekda juga memenuhi syarat,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan anggota TNI dan Polri aktif tidak mungkin menjadi Pj gubernur, karena tidak diatur di UU Pilkada.

 Penunjukkan enjabat (Pj) gubernur merupakan agenda pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (Gubernur), UU-nya tidak memungkinkan,” ujar Jokowi saat bertemu beberapa pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2021).

Baca juga: Pesan Anies kepada Tukang Nyinyir dan Pengkritik: Gunakan Fakta, Bukan Fiksi Apalagi Fitnah