Pilkada Serentak Digelar 2024, 7 Gubernur Bakalan Lengser Tahun 2022 Ini Termasuk Anies Baswedan

Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada oleh karena Pilkada baru akan digelar di 2024, kursi 101 kepala daerah itu dipastikan lowong

Editor: Umar Widodo
Dok.Warta Kota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu dari tujuh Kepala Daerah yang akan habis masa kerjanya pada bulan Oktober 2022 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Sebanyak 101 kepala daerah masa jabatannya habis pada 2022 ini. Dari 101 kepala daerah itu, 7 di antaranya adalah gubernur. Kemudian, 76 bupati dan 18 wali kota.

Tujuh gubernur yang habis masa jabatannya di tahun ini yakni: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan; Gubernur Aceh: Nova Iriansyah; Gubernur Kepulauan Bangka Belitung: Erzaldi Rosman Djohan. 

Gubernur Banten: Wahidin Halim; Gubernur Gorontalo: Rusli Habibie; Gubernur Sulawesi Barat: Muhammad Ali Baal Masdar; Gubernur Papua Barat: Dominggus Mandacan.

Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada oleh karena Pilkada baru akan digelar di 2024, kursi 101 kepala daerah itu dipastikan tidak akan diisi oleh kepala daerah definitif di tahun ini.

Lantas, untuk mengisi kekosongan 101 jabatan tersebut, selanjutnya akan ditunjuk penjabat kepala daerah.

Siapa saja yang bisa menjabat? Deretan penjabat kepala daerah Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota akan bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif di Pilkada 2024.

"(Untuk mengisi kekosongan jabatan), diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur/wagub, bupati/wabup, serta wali kota/wakil wako melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024," Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan.

Benni Irwan
Benni Irwan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri

Menurut Benni, Pasal 201 Ayat (10) UU tersebut menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan dilantiknya gubernur definitif.

Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota.

Terkait munculnya wacana penunjukkan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah, Benni tak menjawab secara tegas.

Baca juga: Anggaran Pilkada Kabupaten Bogor Rp 250 Miliar, DPRD Rapat Dengar Pendapat dengan KPU

Baca juga: 10 Bulan Lagi Masa Jabatan Gubernur Berakhir, PKS Sampaikan Tujuh Pesan Kepada Anies Baswedan

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved