Breaking News:

Kriminalitas

Kuasa Hukum Korban Tindak Asusila Menilai Predikat Kota Depok Sebagai Kota Layak Anak Pantas Dicabut

Menurut data Kejaksaan Negeri Depok, jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Depok hingga bulan November sebanyak 43 kasus.

Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu | Editor: murtopo
Tribunnewsdepok/Muhamad Fajar Riyandanu
Kuasa Hukum dua keluarga korban pelecehan seksual berinisial J (14) dan BA (14), Azas Tigor Nainggolan, saat ditemui di Kejaksaan Negeri Depok pada Senin (29/11/2021), siang. 

Laporan Wartawan Warta Kota, Muhamad Fajar Riyandanu

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Kuasa Hukum dua keluarga korban pelecehan seksual berinisial J (14) dan BA (14), Azas Tigor Naingggolan, mengatakan predikat Kota Depok sebagai 'Kota Layak Anak' pantas dicabut.

Pasalnya, menurut data Kejaksaan Negeri Depok, jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Depok hingga bulan November sebanyak 43 kasus.

Jumlah ini naik 12 kasus dari total kasus hingga bulan Oktober sejumlah 31 kasus. Sementara itu, 22 kasus diantaranya sudah masuk ke dalam tahap penuntutan.

"Dari informasi yang disampaikan Pak Kajari, kok di Depok kasus kekerasan seksual pada anaknya meningkat terus. Ini harus dipertanyakan. Saya pikir (predikat kota layak anak) harus dicabut. Karena banyak anak-anak jadi korban pelecehan seksual," kata Tigor saat ditemui di Kejaksaan Negeri Depok pada Senin (29/11/2021), siang.

Baca juga: Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sebut Kasus Tindak Asusila di Depok Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Pada kesempatan tersebut, Tigor mempertanyakan keputusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang memberikan predikat 'Kota Layak Anak' tahun 2021.

"Saya mempertanyakan ini pada Pemkot Depok dan Menteri PPPA yang memberi status kota layak anak pada Depok," sambung Tigor.

Siang itu, Tigor bersama dua keluarga korban pelecehan seksual yang berinisial J (14) dan BA (14) menerima uang restitusi (uang ganti rugi) dari terpidana Syahril Parlindungan Marbun di Kejaksaan Negeri Depok, Senin (29/11/2021) siang.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Kota Depok Meningkat, Mohammad Idris Minta PPKM Terus Diterapkan

Syahril merupakan bekas pembimbing salah satu kegiatan di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk mencabuli sejumlah anak bimbingannya selama hampir 20 tahun terakhir.

Lebih lanjut, guna menekan angka pelecehan seksual kepada anak di Kota Depok, perlu dilakukan upaya edukasi, sosialisasi, dan penyampaian kepada warga. Terutama kepada warga yang berstatus sebagai orang tua. Menurut Tigor, upaya tersebut harus dilakukan oleh lembaga negara seperti pihak kepolisian, LPSK.

"Maksud saya, jangan sampai hak korban dan keluarganya tidak diberikan karena ketidaktahuan. Padahal negara mengamanahkan lewat undang-undang," jelas Tigor.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Depok Dukung Gage di Depok, Tapi Dikaji Menyeluruh & di Stop Bila Tidak Bermanfaat

Sosialiasi pencegahan itu diharapkan dapat mengurangi minat calon pelaku yang ingin melakukan pelecehan seksual, serta memberikan efek jera kepada pelaku.

"Ini penting. Supaya calon pelaku itu mikir bebannya banyak. Ada hukuman badan, ada denda pada negara dan ada lagi ganti kerugian bentuknya restitusi," ucap Tigor.

Selain itu, pihak keluarga dan kerabat juga mesti aktif dalam pengawalan kasus pelecehan seksual kepada korban. Tigor mengimbau kepada kerabat korban untuk selalu menyertakan lembaga negara dalam proses advokasi.

"Saya mengajak masyarakat untuk libatkan LPSK kalau  terjadi apa-apa. Kenapa? Ada banyak fasilitas negara yang bisa diberikan pada korban dan keluarga korban. Misalnya, pendampingan psikologi atau kebutuhan-kebutuhan yang lain," pungkas Tigor. (M29)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved