Breaking News:

DPRD Kabupaten Bogor

DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Raperda Tentang Retribusi Perizinan dan Penyertaan Modal Pemerintah

Raperda tentang retribusi Perizinan dan Penyertaan Modal Pemerintah telah disahkan DPRD kabupaten Bogor.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: dodi hasanuddin
TribunnewsDepok.com/Hironimus Rama
DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Raperda Tentang Retribusi Perijinan dan Penyertaan Modal Pemerintah. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Raperda tentang Retribusi Perizinan dan Penyertaan Modal Pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengesahkan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, pada Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Diwarnai Pengerahan Anak-anak, PN Cibinong Akhirnya Eksekusi Rumah di Klaster Amsterdam Kota Wisata

Dua raperda usulan Pemkab Bogor ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyatakan, apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda, yang telah mengawal dan membahas secara seksama substansi dua raperda ini hingga ditetapkan persetujuannya pada kesempatan ini.

Baca juga: Kasus Pengusiran Akibat Menang Lelang Terjadi di Bogor, 4 Komisioner KPAI Bogor Turun Tangan

“Dua raperda ini diajukan sehubungan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujarnya.

Tak hanya itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, mengharuskan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah dan disesuaikan.

Sementara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten diusulkan dalam rangka peningkatan laba usaha pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

"Kita perlu melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," paparnya.

Baca juga: Pemkab Bogor Akan Bangun Rusunawa di Kecamatan-kecamatan Padat Penduduk

Penyertaan modal daerah ini dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, yang telah melakukan seluruh tahapan pembahasan bersama perangkat daerah secara intensif, sehingga kedua Raperda tersebut dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved