Breaking News:

Pemkot Depok

Ini yang Diminta Buruh dari Wali Kota Jika UMK Depok 2022 Tak Naik 5,34 Persen

Rudi mengatakan, keenam federasi buruh tersebut adalah FSB Kamiparho, ASPEK Indonesia, RTMM, SPN, LEM SPSI, dan FARKES.

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, MARGONDA - Enam federasi buruh bersiap geruduk Kantor Wali Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Kota Depok pada 29 dan 30 November 2021.

Aksi ini dikatakan Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB Kamiparho) Kota Depok, Rudi Gunawan.

Rudi mengatakan, keenam federasi buruh tersebut adalah FSB Kamiparho, ASPEK Indonesia, RTMM, SPN, LEM SPSI, dan FARKES.

"Kami meminta Wali Kota Depok untuk tetap menetapkan UMK (Upah Minimun Kota) Depok 2022 sesuai dengan yang telah disepakati dengan kami beberapa waktu lalu yakni sebesar 5,34 persen," papar Rudi Gunawan saat dihubungi TribunnewsDepok.com, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Korban Mutilasi Kabupaten Bekasi Dikirim ke RS Polri, Polda Metro Jaya Fokus Cari Identitas Korban

Turunnya para buruh ke jalan untuk menyampaikan aspirasnya untuk kesekian kali terkait UMK ini, dikatakan Rudi lantaran adanya informasi bahwa Idris mengubah surat usulan rekomendasi kenaikan UMK Depok 2022.

Surat yang ditandatangi Idris tercantum tanggal 25 November 2021 dengan usulan rekomendasi UMK 2022 naik sebesar Rp 37.717,20 menjadi Rp 4.377.231,93 atau 0,869 persen.

Padahal, lanjut Rudi, Pemerintah Kota Depok sebelumnya sudah mengeluarkan surat usulan rekomendasi UMK Depok 2022 tertanggal 23 November 2021 yang berharap Gubernur Jawa Barat menaikan UMK Depok 2022 sebesar 5,34 persen.

Keputusan yang menjadi wewenang Gubernur Jawa Barat ini pun disadari Rudi Gunawan, terlebih dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja, Rudi berharap Wali Kota Depok jangan takut dalam mengambil keputusan terkait UMK.

Baca juga: Ayu Azhari Sambangi Kantor BPJPH, Tanya-Tanya Soal Sertifikasi Halal Gratis

Rudi juga memaklumi kondisi pandemi Covid-19 bukanlah situasi yang mudah, namun demikian, dirinya berharap adanya kebijakan lain diambil Pemkot Depok yang pro buruh.

"Wali Kota bisa mengeluarkan kebijakan lain yang bisa meringankan beban buruh seperti kebijakan terkait tunjangan dan juga bantuan sosial, maupun kebijakan-kebijakan lainnya," tutur Rudi.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved