Breaking News:

UMK Bogor

Buruh Tuntut UMK Bogor Naik 7,2 Persen, Ini Tanggapan Wakil Bupati Bogor

Para buruh mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Bogor hingga aspirasinya tercapai.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: murtopo
Tribunnewsdepok.com/Hironimus Rama
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan 

Sementara APINDO berpatopakan pada UU Omnibus Law Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Posisi pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti regulasi dari pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, jika mengikuti regulasi maka tahun ini tidak ada kenaikan upah di Kabupaten Bogor karena UMK 2021 berada di atas batas atas upah sesuai rumus formula pengupahan.

"Batas atas upah di Kabupaten Bogor sesuai formula pengupahan adalah Rp 3.490.350. Sementara batas bawah Rp 1.745.175. Jika mengacu ke sini maka tidak akan ada kenaikan UMK 2022," papar Hendri.

Baca juga: UU Omnibuslaw Masih Digugat, Pemkot Depok Diminta Tetapkan UMK 2022 Berdasarkan Aturan Lama 

Formula penetapan upah dari pemerintah ini ditolak oleh serikat buruh Kabupaten Bogor.

"Kami tolak aturan ini karena mengacu kepada UU Omnibus Law tidak diterima oleh serikat buruh," ungkapnya.

Untuk memperjuangkan nasibnya, buruh Kabupaten Bogor berencana melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bogor di Cibinong pada Kamis (25/11/2021).

"Kami akan turun ke jalan besok menuntut hak kami. Kami minta Bupati Bogor melakukan diskresi terkait UMK 2022 ini," pungkas Hendri.

Wakil Wali Kota Depok klaim tuntutan buruh sudah diakomodir

Sementara Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono berharap para buruh tak lagi melakukan demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2022 seperti yang terjadi pada Rabu (24/11/2021).

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved