Komisi VIII DPR RI Sahkan Anggaran Kemensos untuk Anak Yatim Piatu Sebesar Rp 11 Triliun

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, Mochammad Dipa

TRIBUNNEWSDEPOK.COM - Komisi VIII DPR RI, akhirnya berhasil mengesahkan anggaran dari Kementerian Sosial untuk Yatim Piatu sebesar Rp 11 triliun untuk tahun anggaran 2022.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nur Azizah Tamhid, disela kunjungan kerja ke wilayah daerah pemilihan (dapil) yakni Depok tepatnya ke DPC PKS Cimanggis, Jumat (12/11).

Menurut Nur Azizah, selama ini negara belum pernah memberikan anggaran khusus untuk yatim piatu.

"Selama ini anak yatim piatu itu agak terbebaskan dan dikelola oleh orang-orang yang bersifat partikelir, yakni yayasan, belum masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jadi belum sampai berani dijamin oleh APBN," ungkap Nur Azizah.

Baca juga: Anggota DPR RI Nur Azizah Kunjungi Rumah Rehabsos RTLH di Cimanggis Depok, Satu Rumah Diisi 15 Orang

Ia menambahkan, disahkannya anggaran khusus anak yatim piatu juga berangkat dari pemikiran para anggota DPR Komisi VIII untuk memperhatikan anak yang menjadi yatim piatu karena salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia akibat Covid-19.

"Jadi kemarin berangkat dari dana infocusing, bagaimana kita memperhatikan para korban yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19," ucapnya.

Legislator Dapil Depok-Bekasi ini memastikan DPR RI akan mengawasi penuh penggunaan anggaran untuk yatim piatu ini. 

Baca juga: Rehabilitasi 2.000 Rumah Tak Layak Huni, Bupati Bogor Ade Yasin Kucurkan Rp 15 Juta per Rumah

Menurutnya, penggunaan anggaran akan tepat sasaran berdasarkan hasil pendataan jumlah anak yatim piatu di Indonesia yang terverifikasi dengan benar.

"Tentu diharapkan tidak hanya wilayah-wilayah yang ada pada anggota komisi VIII, tapi seluruh Indonesia supaya memang di data," ujarnya.

Menurut Nur Azizah, dana Rp 11 triliun ini akan bisa cair jika semua data junlah anak yatim piatu sudah masuk.

"Pencairan dana Rp 11 triliun ini kemungkinan kalau data sudah masuk jadi kalau umpamanya data masuk bulan Februari maka Maret dicairkan tapi Januari-Februari tetap di cover," ujarnya.

Baca juga: Cegah Banjir dan Tanah Longsor, Dinas PUPR Kota Depok Turunkan 4 Unit Alat Berat dan Pasang Bronjong

Nur Azizah mengaku, sampai saat ini belum ada target terkait tenggat waktu pengumpulan data.

"Belum ada target-target pendataan yang saya ketahui. Tapi mungkin kalau sudah masa sidang, kemudian DPR RI bertemu dengan Kemensos nanti ditanyakan teknis pendataan dan kapan target harus kumpul datanya," ungkap Nur Azizah.

Lebih lanjut dikatakan, adapun persetujuan anggaran anak yatim piatu sebesar Rp 11 triliun ini akan diperuntukkan bagi 5 juta orang yang sudah didata.

"Jadi penganggaran Kemensos khusus anak yatim piatu pada tahun 2022 ini untuk sekitar 5 juta seluruh anak yatim piatu yang sudah didata," pungkas Nur Azizah. (dip)