DPRD Kabupaten Bogor

Keberatan Soal Pemberitaan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo Tempuh Jalur Hukum

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo keberatan dengan pemberitaan salah satu media online yang menudingnya turut menerima aliran dana.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Istimewa
Keberatan Soal Pemberitaan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo Tempuh Jalur Hukum. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Keberatan soal pemberitaan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo tempuh jalur hukum.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo merasa keberatan dengan pemberitaan salah satu media online yang menudingnya turut menerima aliran dana pungutan liar (pungli) di Pasar Citeureup.

Baca juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Disdik Inovatif dan Adaptif Terhadap IPTEK untuk Hadapi Era Digital

Politisi asal PKS ini melayangkan somasi dan meminta pemimpin media online tersebut meminta maaf dan klarifikasi selambat-lambatnya 3x24 jam.

"Kami tegaskan bahwa Teguh Widodo selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak menyetujui apalagi menerima aliran dana pungli," kata Edi Iriawadi Ketua Tim Kuasa Hukum Teguh Widodo, Kamis (11/11). Tim hukum beranggotakan 8 orang, yakni Iswahyudi, Deni Afne, Krisbiono, Murdoko, Iwan Kusmawan, Ronida, dan Sutrisno Uloli.

Baca juga: Popularitas Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Tertinggi, Survey DEEP: Layak Dipilih Kembali

Berita yang dimaksud berjudul 'Soal Pungutan Liar Kades Citeureup akui punya dasar hukum dugaan aliran dana ke oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PKS' dan 'Main receh, warga Citeureup sayangkan sikap Kades dan oknum Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PKS'. Berita tersebut dimuat pada Rabu, 3 Nopember 2021.

Atas keberatan tersebut, Teguh Widodo telah menghubungi pihak redaksi untuk mengoreksi dan mencabut berita karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi mencemarkan nama baik dan pembunuhan karakter.

"Tapi sampai surat ini dibuat belum ada koreksi atau pencabutan isi berita tersebut kecuali berita ketiga dengan judul 'Pungli Pasar Satu dan Dua Citeureup OKP Inspira Bogor Desak Kepolisian Usut Keterlibatan Oknum Dewan," paparnya.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Garap Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Edi menambahkan, berita tersebut merupakan tindakan trial by the press atau peradilan melalui media dan menjatuhkan vonis bahwa kliennya telah bersalah melakukan dukungan terhadap pungli di Pasar Citeureup serta menerima aliran dana dari pungli tersebut.

"Fakta sebenarnya, klien kami sudah menjalani tupoksinya sebagai anggota dewan dan mendapat perintah langsung dari ketua DPRD serta diketahui oleh Fraksi PKS untuk mengadvokasi tentang keluhan masyarakat mengenai ketertiban masyarakat di wilayah Desa Citeureup," katanya.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Bahas 4 Raperda, Rudy Susmanto Ingin Perda untuk Melayani Kebutuhan Warga

Edi menambahkan bahwa kliennya memberi waktu tiga hari kedepan untuk mendapat respon atas somasi tersebut.

"Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi maka kami akan mempertimbangkan untuk menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers dan melaporkan kepada pihak yang berwajib atas pelanggaran pidana sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2003 tentang ITE," tandasnya. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved