Berita Kabupaten Bogor

Soal RTH di Wilayah Puncak, Ade Yasin Sebut Banyak Pemegang HGU Nakal Sewakan Tanah ke Investor

Soal RTH di Wilayah Puncak, Ade Yasin Sebut Banyak Pemegang HGU Nakal Sewakan Tanah ke Investor

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Bupati Bogor Ade Yasin 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan tata ruang di kawasan Puncak, Bogor telah sesuai dengan aturan.

Apapun yang dibangun di kawasan ini sudah sesuai dengan aturan. Tetapi kadang-kadang ada pemegang hak HGU nakal yang merusak tata ruang sehingga sering menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

"Ada banyak pemegang hak HGU nakal di Puncak. Seharusnya dia bertanam kopi, misalkan, tetapi tanah itu tidak ditanami kopi. Tanaman kopi asal saja ditanam agar terlihat seperti menanam kopi," kata Ade  Sabtu (6/11/2021).

Selebihnya, tanah-tanah itu disewakan kepada investor oleh pemegang HGU, misalkan restoran, hotel dan lain sebagainya.

"Ini mengganggu konservasi disana.
Ada beberapa HGU yang terbengkalai yang tidak diperpanjang, kenapa tidak disewakan ke DKI Jakarta untuk jadi RTH (ruang terbuka hijau)," paparnya.

Baca juga: KPUD Kabupaten Bogor Luncurkan Program DP3, Ini Harapan Ade Yasin

Baca juga: Vaksinasi Baru Capai 50 Persen, Ade Yasin Minta Para Tokoh Agama Ajak Masyarakat Untuk Divaksin

Jika disewakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ade meminta agar uangnya bisa diserahkan ke Bogor karena Bogor yang memelihara dan merawat.

"Pemeliharaannya bisa diserahkan ke Bogor, tetapi kontribusinya dari Jakarta. Saya kira itu fair,” tambahnya.

Ade menyarankan solusi seperti ini agar HGU terbengkalai tetapi akhirnya dicaplok sama masyarakat.

“Yang paling sulit diantisipasi dan kita gak bisa galak adalah mereka yang beli kepada penggarap karena itu orang-orang berdasi dan berpangkat," tuturnya.

Ade menjuluki golongan ini sebagai bangsawan.

"Ketika bangsawan masuk, ya galakkan bangsawan daripada kita. Ini kan agak sulit juga,” ujar Ade.

Baca juga: Ade Yasin Ajak GAPENSI Cari Solusi Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Bogor

Baca juga: Ini Harapan Ade Yasin kepada Miad Mulyadi Ketua Syarikat Islam Kabupaten Bogor

Kendala lainnya di kawasan Puncak ini kan ada kewajiban dari perkebunan menyisakan lahan 20 persen untuk plasma.

Namun plasma ini tidak bisa diberikan kepada petani untuk mengelolanya  karena tidak mungkin semua bisa berkebun teh.

"Jika mereka berkebun teh pun, mau jual kemana. Jadi seharusnya plasma itu bisa kita lakukan untuk komoditi lain, misalkan kopi, buah atau sawah," ungkap Ade.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang difungsikan di kawasan Puncak berada di tiga wilayah yaitu Ciawi, Megamendung, dan Cisarua, dengan luas wilayah 18.347,06 hektar.

Ada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan peruntukan perkebunan.

"Jadi yang disebut kawasan Puncak itu, Ciawi, Megamendung, dan Cisarua, ini perlu dilakukan kembali pendataan, penataan, penertiban, pengendalian dan pengembalian fungsi tata ruang yang ditetapkan," jelas Ade.

Terkait revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ade menegaskan akan melakukan revisi tentang keberadaan peruntukan kawasan hutan lindung dan penyesuaian Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

"Revisi ini berpotensi akan menambah RTH di kawasan Puncak,” jelas Ade. 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved