DPRD Kota Depok

Komisi A DPRD Kota Depok Panggil Camat dan Lurah, Tak Ada yang Mau Bicara, Ada Apa?

Tak ada yang mau bicara. Hal itu disampaikan Komisi A DPRD Kota Depok saat memanggil sejumlah camat dan lurah. Ada apa?

Penulis: Mochammad Dipa | Editor: dodi hasanuddin
TribunnewsDepok.com/Mochammad Dipa
Komisi A DPRD Kota Depok Panggil Camat dan Lurah, Tak Ada yang Mau Bicara, Ada Apa? 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, SUKMAJAYA - Komisi A DPRD Kota Depok panggil sejumlah camat dan lurah, tak ada yang mau bicara. Ada apa?

Komisi A DPRD Kota Depok hari ini menggelar rapat koordinasi dengan memanggil sejumlah camat dan lurah di Kota Depok.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Depok Berharap TribunnewsDepok Terus Informasikan Keberadaan UMKM di Kota Depok

Pemanggilan tersebut terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Kota Depok.

"Kami undang lima kecamatan, tapi yang hadir cuma empat, Sawangan, Cipayung, Cinere, dan Tapos, untuk Bojongsari izin. Kami juga undang Lurah dan semuanya datang," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah saat ditemui di Gedung DPRD Depok, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Ketua DPRD Kota Depok Sebut Tingkat Kemiskinan Kota Depok Menurun Seiring Kemajuan UMKM

Hamzah mengatakan, dalam rapat tersebut, Komisi A DPRD Kota Depok mencoba meminta keterangan dari para camat dan lurah terkait dugaan pungli tersebut. Hanya saja, baik camat dan lurah tidak ada yang mau berbicara terkait hal itu.

"Camat dan Lurah nggak berbicara banyak terkait itu. Bahkan lurah hampir semua nggak mau bicara. Padahal sudah kita kasih kesempatan bicara nggak ada yang mau bicara. Kalau Camat menurut keterangannya itu belum dapat laporan dari bawah terkait pungli tersebut," sebut Hamzah.

Selain memanggil para Camat dan Lurah, Komisi A DPRD Kota Depok juga memanggil Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Depok, Ery Juliani Pasoreh.

Baca juga: PPKM Kota Depok di Level 2, Pemkot Tutup Wisma UI, Ini Penjelasan Mohammad Idris

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor BPN Kota Depok menyatakan akan terus memperbaiki kinerja jajarannya dan akan segera menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah milik masyarakat yang masih tertunda.

"Kalau dari Komisi A tuntutannya kedepan lebih baik, lalu kami juga minta agar BPN menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah masyarakat yang sudah diusulkan sejak tahun 2018 ada yang masih tertunda, lalu ada juga dari 2019, 2020 hingga 2021. Ibu Kepala kantor BPN menyatakan siap," ucap Hamzah.

Baca juga: UI Depok Gandeng BPK untuk Wujudkan Entrepreneurial University yang Ditunjang oleh Smart Campus

Disebutkan Hamzah, bahwa kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak BPN untuk biaya administrasi, foto copy dan materai PTSL hanya Rp 150 ribu. Tapi ternyata pada prakteknya masih saja ada oknum yang mematok biaya pembuatan PTSL mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp4 juta per bidang.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved