Pilpres

Kader Saling Tunjuk Sosok Capres 2024, DPP PDIP Ultimatum Mereka yang Kangkangi Keputusan Megawati

Kader PDIP Saling Tunjuk Sosok Capres 2024, DPP Ultimatum Mereka yang Kangkangi Keputusan Megawati. Berikut Selengkapnya

Editor: Dwi Rizki
TRIBUNNEWS/PRESIDENTIAL PALACE/AGUS SUPARTO
Menteri PMK Puan Maharani (dua kiri) bersama Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri (kiri) berfoto bersama Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud (dua kanan), didampingi Presiden Joko Widodo, di sela kunjungan Raja Arab Saudi tersebut di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2017). 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) memberikan ultimatum kepada pengurus maupun kader yang nekat mendeklarasikan capres atau cawapres.

Dukungan yang disampiakan sebelum adanya keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu dinilai menjadi bola liar dan dinilai bisa menjadi ajang perpecahan sesama kader.

Terkait hal tersebut, DPP PDIP mengaku tidak akan pandang bulu.

Baik pendukung Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo, semua akan mendapat sanksi jika tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP.

Pesan itu ditegaskan Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Puan dan Ganjar Bodoh di Mata Milenial, PDI P Bereaksi Keras, Minta RG Tak Caper

"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," ungkap Komarudin pada Jumat (15/10/2021).

"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.

Komarudin kemudian menegaskan bahwa kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum.

Baca juga: Pilpres 2024, PKB: Pasangan Muhaimin-Prabowo atau Prabowo-Muhaimin Dapat Terjadi

Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.

Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai.

Jika kader ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.

"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.

Iklan untuk Anda: Tidak bisa memuaskan seorang wanita? Anda harus masuk ke sini>>>
Advertisement by
 
Komarudin juga menyoroti kader PDIP yang saling olok di depan publik. Dia meminta semua kader PDIP menahan diri.

"Kader-kader, baik di tingkat pusat dan daerah, saling menahan diri, tidak perlu saling mengolok-olok satu sama lain di media, itu tidak bagus. Kita mempersiapkan diri menghadapi kekuatan sendiri dari luar, jangan antar kader di dalam partai, itu tidak bagus. Baik juga untuk penempatan bahasa, kalimat yang memang tidak perlu, tidak perlu dipakai, supaya tidak mengundang aksi dan reaksi antar sesama kader," sambung dia.

Baca juga: Faizal Assegaf Dorong Luhut-Ganjar Hadapi Anies di Pilpres 2024, Angkat Ahok sebagai Timses

Namun Komarudin tidak menjelaskan perihal olok-mengolok antarkader PDIP.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved