Ketua DPRD Kota Depok Berharap TribunnewsDepok Terus Informasikan Keberadaan UMKM di Kota Depok

Digitalisasi juga dikatakan Putra sejatinya telah berlangsung sebelum pandemi Covid-19 menyerang dunia, khususnya Indonesia pada tahun 2020 lalu, yang juga sejalan dengan revolusi industri 4.0.

Senada dengan Wali Kota Depok dua periode yakni 2005-2010 dan 2010-2015 Nur Mahmudi Ismail bahwa pandemi Covid-19 tak hanya sekedar menghadirkan musibah ataupun ujian.

Tetapi juga turut meningkatkan kreatifitas manusia dalam memutar otak menghadirkan beragam cara seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat utamanya di masa pandemi Covid-19. Itu pula yang dikatakan Putra.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Depok Berharap TribunnewsDepok Mampu Menjauhkan Masyarakat dari Berita Hoax

Baca juga: Beralih ke Digital, Kisah UMKM Rasa Dewa di Depok Bertahan di Masa Pandemi Covid-19

"Saya setuju dengan Pak Nur Mahmudi sampaikan bahwa ada pelaku usaha yang 300 persen naik keuntungannya selama Covid-19 dan banyak juga kreatifitas yang terjadi dalam kondisi Covid-19 ini," tandasnya.

"Ketika bicara digitalisasi bukan lagi kita berbicara bagaimana menjual tetapi juga bagaimana produk lokal bisa dikenal tak hanya di domestik tetapi juga internasional," paparnya.

Membangkitkan perekonomian pun dinilai Putra tak hanya bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah tanpa adanya peran serta dari akademisi dalam memberikan pencerahan ilmu atau knowledge bagi pelaku usaha.

"Kemudian hadir juga masyarakat atau komunitas untuk menguatkan jaringan," akunya.

Baca juga: Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan, Dinkes Kabupaten Bogor Luncurkan Si Oke

Baca juga: Digitalisasi UMKM di Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail Minta Agar Tidak Salah Arah dan Orientasi

Sesuai Pasal 57 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dibantu pemerintah daerah wajib hadir dalam membantu UMKM.

Yakni DPRD memiliki fungsi dalam pengesahan penganggaran yang dilakukan Pemda untuk melakukan pembinaan atau hadir dalam membantu UMKM.

"Di situlah kami dengan kepala daerah membicarakan anggaran untuk bisa mendukung UMKM dalam peningkatan kapasitas yang ada. Anggaran ini nantinya bisa juga dimanfaatkan UMKM untuk mendapatkan modal usaha," katanya.

"Pemerintah juga bisa membantu UMKM dari sisi persyaratan agar UMKM terbantu dalam peminjaman modal guna meningkatkan usahanya. Hal ini yang kita dorong ke pemerintah, bagaimana memberikan pelatihan serta jaringan atau akses," urainya.

Dengan begitu, diharapkan UMKM mampu meningkatkan perekonomian sehingga berdampak pada terbukanya peluang-peluang kerja.

Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Putra berharap bisa memberikan bantuan, beragam kios telah dihadirkan dan diberikan oleh Pemkot Depok yang nyatanya masuk dalam janji kampanye pasangan Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

Tak hanya itu, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga bisa hadir di tengah-tengah UMKM dengan membuat pasar online.