Berita Nasional

Pemberhentian 56 Pegawai KPK Dinilai Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi Adalah Keputusan Tegas

Pemberhentian 56 Pegawai KPK Dinilai Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi Keputusan Tegas. Berikut Alasannya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri mengatakan pemberhentian sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai keputusan tegas.

Hal tersebut dipaparkannya merujuk putusan MK dan MA yang menetapkan tes wawasan kebangsaan (TWK) sah, tidak merugikan, dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, keputusan pemberhentian puluhan pegawai KPK tersebut menjadi ketetapan yang harus dilakukan.

Selain berdasarkan aturan perundangan, katanya, keputusan yang diambil itu menjadi catatan sejarah pemberantasan korupsi harus berdasarkan penguatan sistem.

"Artinya, pemberhentian pegawai KPK atau berhenti, tetap sebagai suatu kehormatan. Yang dikedepankan adalah sistem, bukan pada person sebagaimana didasarkan pada PP 63/2005,” ujar Ahmad Aron Hariri berdasarkan keterangannya pada Kamis (16/9/2021).

Mempertegas keputusan MK dan MA, lanjutnya, sikap Presiden juga sejalan dengan menempatkan keduanya sebagai court of law and court of justice.

Baca juga: Ponsel Kapten Mirza yang Dipakai Video Call Istri Masih Aktif Saat Pesawat Rimbun Air Hilang Kontak

Baca juga: Viral Krisdayanti Ungkap Gaji-Tunjangan Anggota Dewan Fantastis, Gus Nadir Sindir Halus Warganet

“Bahwa tindak lanjut hasil TWK merupakan kewenangan pemerintah, juga merujuk pada perangkat sistem peraturan perundang-undangan yang terkait penyelesaian masalah ini,” ucapnya.

“Karena itu, Presiden pun menyampaikan hal ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Tidaklah perlu diskresi tertentu kalau perangkat dan aturannya tersedia, maka itulah yang harus dilaksanakan,” tambah Ahmad Aron Hariri.

Menurutnya, segala proses TWK hingga pemberhentian pegawai KPK menunjukkan bahwa presiden dan KPK telah bertindak dalam koridor negara hukum.

“Akumulasi hal ini memiliki nilai mashlahat yang super. Jadi jangan juga baper,” ungkapnya.

Baca juga: Angkat Satu Kakinya Ketika Duduk di Atas Kursi, Cara Duduk Ustaz Abdul Somad Bikin Salah Fokus

Baca juga: Kenangan Terakhir Istri Kopilot Fajar, Sempat Video Call Minta Tengok Putranya Sebelum Terbang

Keputusan ini, kata dia, patut didukung sebagai pilihan menjadi lebih baik dari sekedar baik.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved