Breaking News:

Sri Mulyani: Tata Kelola Belum Optimal, 127 Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi 

Sri Mulyani menjelaskan penyebab banyaknya kepala daerah jadi terpidana korupsi. Simak selengkapnya.

tribunnews
Sri Mulyani 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, terdapat variasi dan disparitas dari pemerintah daerah, ditandai dengan berbagai indikator setelah melaksanakan Undang-undang (UU) desentralisasi atau otonomi daerah. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal itu menyebabkan dari sisi keuangan negara dan hubungannya dengan daerah masih belum maksimal. 

"Kita melaksanakan observasi dari sejak 2004 hingga 2021 saat ini. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021). 

Selanjutnya, kata Sri Mulyani, ini juga terlihat dari masih rendahnya nilai reformasi birokrasi pemerintah daerah, sebagian besar masih double C (CC) dan C. 

Baca juga: Soroti Permainan Kasar Pemain AHHA PS Pati, Menpora: Attitude Jelek Tidak Akan Masuk Timnas

Bahkan isu transparansi dan integritas, selain kompetensi, sangat menonjol hingga menjadi perhatian di publik sejak 2004 hingga 2021 karena banyaknya kepala daerah jadi terpidana korupsi. 

"Ada 127 kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi," kata Sri Mulyani

Eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah daerah saat melakukan belanja tidak berdiri sendiri. 

"Namun, harusnya bersinergi dan sinkron dengan nasional, sehingga hasilnya jauh lebih baik. Di era otonomi daerah, kapasitas daerah melakukan urusan pemerintahan yang telah diserahkan jadi faktor penting di dalam mencapai tujuan bernegara," pungkasnya. (Yanuar Riezqi Yovanda)

Baca juga: Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved