Vaksinasi Covid 19 Depok

Edi Sitorus: Minta Pemkot Depok Tetap Vaksinasi Warga Data Ganda, Ini dalam Kondisi Darurat

Pemkot Depok tetap diminta vaksinasi warga data ganda. Hal itu disampaikan Edi Sitorus. Sebab, dalam kondisi darurat.

Editor: dodi hasanuddin
TribunnewsDepok/Dodi Hasanuddin
Edi Sitorus: Minta Pemkot Depok Tetao Vaksinasi Warga Data Ganda, Ini dalam Kondisi Darurat. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Edi Sitorus: Minta Pemkot Depok tetap vaksinasi warga data ganda, Ini dalam kondisi darurat.

Vaksinasi massal yang digaungkan pemerintah pusat demi tercapainya herd immunity atau kekebalan komunal terus digencarkam dan dilakukan disemua wilayah di Indonesia.

Namun demikian, masih ada saja beberapa kendala yang dialami masyarakat salah satu diantaranya yang ada di Kota Depok.

Ada beberapa kejadian yang dialami warga saat ingin menerima vaksin Covid-19, diantaranya ada data dobel penerima vaksin dengan KTP yang sama. Padahal si pemilik KTP mengaku dirinya belum pernah di vaksin sama sekali.

Baca juga: Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19, Polres Bogor Kembali Gelar Gerai Vaksin Covid di Klinik Pratama

Melihat kondisi ini, anggota DPRD Kota Depok Edi Sitorus meminta Pemerintah Kota Depok tak menjadikan hal itu sebagai kendala.

"Jangan jadi kendala, tetap divaksin saja, ini kan darurat. Masyarakat jangan dipersulit," tuturnya kepada wartawan di Kantor PWI Kota Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Gebyar Vaksinasi Covid-19 Kota Depok, Warga Sawangan Rela Antri Lama Demi Vaksinasi Covid-19

Politisi Partai Demokrat Kota Depok ini pun memaklumi jika adanya kesalahan seperti dobelnya nama dalam satu KTP.

Ia menilai hal tersebut terjadi lantaran jumlah pendaftar mencapai ribuan orang dalam satu waktu, sehingga petugas administrasi vaksinasi tak mampu lagi memeriksa dengan detail data pendaftar. 

Dobelnya data ini dinilai Edi akibat beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah warga yang tak memiliki KTP namun ingin divaksin.

“Saya memaklumi dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Sudahlah, divaksin saja. Yang penting warga negara atau masyarakat sudah mau divaksin. Jadi yang namanya untuk urusan  orang banyak seperti ini, memang tidak bisa dideteksi secara teliti benar. Karena orang itu diminta dan memberikan data hanya dari KTP saja,”  papar Edi. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved